Bayu Yudha Prasetya

Beranda » Hukum » Hukum Internasional » Hukum Laut Internasional

Hukum Laut Internasional

MATA KULIAH : HUKUM LAUT INT.

KREDIT : 2 SKS

DOSEN : ARYUNI YULIANTININGSIH, SH.MH

 

Pokok Bahasan

1. Lahirnya Hukum laut Internasional

2. Masalah hukum laut pada KDH 1930

3. Perkembangan Hukum Laut setelah PD II

A. UNCLOS I

B. UNCLOS II

C. UNCLOS III

        – ZONA-ZONA MARITIM

 

LAHIRNYA HUKUM LAUT INTERNASIONAL

.1.  Zaman Romawi

   Imperium Roma menguasai seluruh Lautan tengah (mediteranean)

    Tujuan  : membebaskan dari ancaman bajak-bajak laut.

 Dasar pemikiran : Laut merupakan res Communis Omnium (hak bersama seluruh umat manusia

2. Masa Abad Pertengahan

Negara-negara yg muncul stl runtuhnya imperium Roma menuntut sebagian dari laut yg berbatasan dgn pantainya. Contohnya Venetia, genoa dan Pisa.

Klaim-klaim berakibat laut tdak lagi merupakan wilayah milik bersama.

 

—- Tahun 1493 Paus Alexander XII membagi seluruh lautan menjadi 2 bagian yaitu di bawah kekuasaan Portugal dan Spanyol dgn Piagam Inter Caetera. Dikukuhkan dalam Perjanjian Tordesilas antara Spanyol dan portugal tahun 1494.
—
– —Pembagian laut ini tidak berlaku di daerah lautan Utara benua Eropa krn terdapat klaim dominio maris (laut sbg miliknya) dr kerajaan Denmark. Mengatur perikanan, pelayaran dan pemberantasan bajak laut.
 
 
 

LAUT TERTUTUP (MARE CLAUSUM)VS LAUT TERBUKA MARE LIBERUM

Asas Kebebasan di Laut (freedom of The seas) dikemukakan oleh Hugo Grotius dlam bukunya Mare Liberium 1609.

    Buku ini ditujukan pd Portugal dan Inggris yg telah mengklaim lautan.  Buku tsb membela kebebasan berlayar dan kebebasan untuk menangkap ikan.

    Penulis Inggris yg menentang adalah Welwood dan John Selden yg berpendapat bahwa laut tertutup (mare Clausum)

    Terjadi Perang Buku  ( batlle of The book)

Asal-usul lebar laut teritorial

Pada awalnya beberapa ukuran yg dipakai adalah ;

1.Ukuran tembakan meriam
2.Ukuran pandangan mata
3.Ukuran marine leagueu

  Ukuran tembakan meriam ( Teori bynkershoek) disamakan dengan kaidah laut teritorial 3 mil.

 

MASALAH HUKUM LAUT PADA KONFERENSI
KODIFIKASI DEN HAAG 1930

—Tahun 1930 LBB mengadakan konferensi kodifikasi  Hukum Internasional meliputi 3 masalah :
1.Kewarganegaraan (nationality)
2.. Perairan Teritorial
3.Tanggung jawab negara untuk kerugian yg ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing
 
Persiapan konferensi
 
—1. Membentuk sub panitia ahli yg mermbahas laut teritorial terdiri dr 3 orang : Schuckking 9jerman), barbosa de magelhaes 9spain) dan Georgr W. Wikersham (USA)
—2. Schucking mengusulkan lebar LT 6 mil yg disebut jalur penguasaan, magelhaes 12 mil dan Wickersham 3 mil
 

HASIL KONFERENSI

—Tidak berhasil mencapai kata sepakat ttg lebar laut teritorial. Terdapat beberapa catatan penting :

Final Act

a.Laut teritorial

     Laut teritorial meliputi suatu jalur laut yg dinamakan laut teritorial. Pasal 2 : Wilayah negara pantai meliputi ruang udara di ata laut teritorial , dasar laut dan tanah di bawahnya

b. Hak lintas damai (innocent passage)

Hak lintas damai adalah hak lintas kapal asing melalui laut teritorial menuju satu titik di luar laut teritorial secara damai, tidak berhenti , tidak menganggu keamanan dan keteriban negara pantai

 

Pasal 4 :  Kapal selam diharuskan utk lewat pd permukaan air

 

c. Yurisdiksi (kriminal dan sipil) negara pantai atas kapal asing yg melintasi laut teritorial

 

Pasal 8 : Negara pantai tidak dpt melakukan penangkapan atau penahanan, kecuali :

 

d. Pengejaran seketika (hot pursuit)

Pengejaran kapal asing yg telah melakukan pelanggaran thd UU dan peraturan negara pantai dimulai ketika kapal asing masih berada di LT dan boleh diteruskan sampai laut lepas  asal pengejaran tidak berhenti

PERKEMBANGAN HUKUM LAUT SESUDAH PD II

—Ada tiga faktor yg mempengaruhi :

   1. banyaknya negara yg merdeka hengga merubah peta bumi politik

   2. Kemajuan teknologi

   3.Tambah bergantungnya negara-negara pada laut sbg sumber kekayaan alam.

1.Proklamasi Truman tahun 1945 ttg landas Kontinen

   Pemerintah AS bertujuan mengamankan cadangan kekayaan  alam yg terdapat pd landas kontinen sehingga seyogyanya kekuasaan utk mengaturnya ada pd negara pantai

2. Proklamasi Truman 1945 tg Perikanan

3. Sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia (putusan MI 1951)

4.  klaim-klaim 200 mil oleh Chile, Ekuador dan Peru

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: