Bayu Yudha Prasetya

Beranda » Hukum » Hukum Perdata » Makalah Hak Kekayaan Intentelektual

Makalah Hak Kekayaan Intentelektual

MAKALAH
Telaah Kritis
Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
dalam Perspektif Islam
Kelompok IV :
1. Slamet Barjono (12090668)
2. Abdul Syukur (12090669)
3. Ibnu Hadis Santika (12090671)
4. Nur Akhwan (12090672)
5. Herwin Prasetya (12090673)
6. Nanang Agus FH (12090674)
7. Wasiman (12090697)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN
TEKNIK INFORMATIKA
EL RAHMA YOGYAKARTA
2009
Makalah Kelompok 4 : Telaah Kritis Konsep HaKI dalam Perspektif Islam
Halaman : 1
BAB I
SEJARAH HAK CIPTA
A. Sejarah Hak Cipta
Hak cipta (lambang internasional: © ) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta
merupakan hak untuk menyalin suatu cipta. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak
tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta
memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.
Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini,
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah
“hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).
Sejarah Hak Cipta Di Indonesia
Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan
Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesi.
Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undangundang
Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
yang kini berlaku.
B. Ciptaan Yang Dilindungi
Ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program
komputer, karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, pewayangan, seni rupa dalam
segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, dan seni patung ),
arsitektur, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket ), fotografi,dan ciptaan hasil
pengalihwujudan seperti terjemahan, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan
karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari
pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan
asli (UU 19/2002 pasal 12).
C. Lingkup Hak Cipta
Lingkup hak cipta telah diatur pemerintah dalam perundang-undangan,yaitu :
UU 19/2002 pasal 2 ayat 2
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak
untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan
tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
UU 19/2002 pasal 12 :
Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
UU 19/2002 pasal 15 :
Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai
pelanggaran Hak Cipta:
· Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pencipta.
· Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun
atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan
pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
· Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang
dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
D. Masa Berlaku Hak Cipta
Masa berlakunya hak cipta tercantum dalam UU 19/2002 Pasal 30 yang isinya”suatu ciptaan yang
memiliki perlindungan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan”.
E. Ketentuan Pidana
Konsekuensi yang diterima oleh siapa saja yang melanggar dengan sengaja peraturan ini diataurdalam
UU 19/2002 Pasal 72 yang berisi” Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak
penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Makalah Kelompok 4 : Telaah Kritis Konsep HaKI dalam Perspektif Islam
Halaman : 2
BAB II
PRINSIP DASAR KONSEP HAKI
Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan
menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal
ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut.
HaKI diklasifikasikan berdasarkan jenis pemakaian objek menjadi 2 : Industrial Property & Hak Cipta.
A. Industrial Property
Industrial property : semua benda hasil kreasi dan digunakan untuk tujuan industri atau komersial.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_property)
Material yang termasuk adalah : Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST),
PVT, Rahasia dagang, dan Paten.
1. Merk
Merek adalah suatu tanda yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang dan jasa. (UU No. 15 Tahun 2001)
Beberapa ketentuan terkait dengan merk : 1). Merek harus memilik daya pembeda; 2). Merek tidak
boleh menggunakan nama barang yang dimintakan perlindungan; 3). Merek tidak boleh
menggunakan nama yang generik; 4). Merek hanya dilindungi untuk satu kelas merek atau jasa;
5). Merek dapat menunjukkan asal-usul suatu barang (indikasi geografis)
2. Desain Industri
Adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna,
atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Bentuk desain
sangat mempengaruhi penampilan suatu produk.
3. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
Perlindungan Varietas Tanaman : perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini
diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan
pemuliaan tanaman.
Syarat teknis pengajuan perlindungan varietas tanaman kepada departemen pertanian :
· Baru : belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari 1
tahun.
· Unik : dapat dengan jelas dibedakan dengan varietas yang sudah ada.
· Seragam : karakter pembedanya cukup seragam.
· Stabil : tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali.
4. Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya
terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,
yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah
bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain
Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurangkurangnya
satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi
dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan
pembuatan Sirkuit Terpadu.
5. Rahasia Dagang
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau
bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya
oleh pemilik Rahasia Dagang.
Informasi dari bidang teknologi yang dapat dilindungi dengan sistem rahasia dagang mencakup :
· Metode Penjualan > adalah strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan/
omset yang besar, misalnya cara pembayaran, diskon, kebijakan harga, dan promosi.
· Metode produksi > adalah hasil penelitian, hasil riset pasar dan langkah yang hendak
dilakukan terhadap pengembangan dari hasil tersebut, termasuk teknik penggunaan mesinmesin,
treatment terhadap bahan, dan teknik pengolahan.
· Komposisi ramuan > adalah penggunaan bahan-bahan yang dipakai untuk formula, sehingga
dapat menghasilkan produk yang lebih unggul, misalnya kualitas bahan yang digunakan. Contoh
: obat, jamu, kosmetika, minuman ringan, dsb.
6. Paten
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
B. Hak Cipta (Copyright)
Mengenai hak cipta, akan dibahas secara lebih rinci di bab selanjutnya.
Makalah Kelompok 4 : Telaah Kritis Konsep HaKI dalam Perspektif Islam
Halaman : 3
BAB III
HAK CIPTA (COPY RIGHT)
A. Pengertian Hak Cipta, Ciptaan, Pemegang Hak Cipta
Hak Cipta adalah suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberi
izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.
Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjuk keasliannya dalam
lapangan ilmu, seni dan sastra. Suatu ciptaan pasti mempunyai pencipta. Definisi pencipta adalah
seseorang/beberapa orang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan, bisa juga orang yang merancang
suatu ciptaan atau membuat karya cipta.
Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, serta orang yang menerima hak dari
Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Suatu ciptaan tidak wajib
didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran hak cipta dilakukan di Kantor Hak Cipta, yaitu
suatu organisasi di lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang hak
cipta. Namun jika sudah didaftarkan, maka akan mendapatkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dapat
dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya:
pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta.
B. Perlindungan Hak Cipta
Dalam UU hak cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra:
1. buku, program komputer, semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato yang diwujudkan dengan cara diucapkan
3. alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks, dan lain-lain
Sedangkan yang tidak dapat didaftar sebagai ciptaan adalah:
1. ciptaan diluar ilmu pengetahuan , seni dan sastra
2. ciptaan yang tidak orisinil
3. ciptaan yang sudah milik umum
Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah. Hasil kebudayaan rakyat menjadi milik
bersama dipelihara dan dilindungi oleh negara dan sekaligus negara sebagai pemegang hak cipta.
Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu namanya Berne
Convension tanggal 7 Mei 1997 dengan Kepres No. 18/ 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5
Juni 1997, dengan konsekuensi Indonesia harus melindungi dari seluruh negara atau anggota Berne
Convention.
Suatu pendaftaran ciptaan dinyatakan hapus, jika:
􀂇 penghapusan atas permohonan orang, badan hukum, atau pemegang hak cipta
􀂇 dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Lama perlindungan suatu ciptaan:
􀂇 ciptaan buku, alat peraga, tari, peta, berlaku selama hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah
pencipta meninggal dunia
􀂇 ciptaan program komputer, rekaman suara, karya siaran, berlaku selam 50 tahun sejak pertama
kali diumumkan
􀂇 ciptaan atau fotografi berlaku 25 tahun sejak diumumkan
Yang dimaksud hak khusus adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun
memberi ijin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan hak cipta
Pelaksanaan Lisensi Wajib ditentukan oleh 3 tahap:
1. Pertama mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan /
perbanyakan ciptaannya
2. Jika a. tidak dipenuhi, dimintakan untuk memberikan izin menerjemahkan / memperbanyak
kepada orang lain
3. Jika b. juga tidak dapat dipenuhi maka Pemerintah melaksanakan sendiri penerjemahan /
perbanyakan ciptaan
Lisensi Wajib adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI untuk menerjemahkan /
memperbanyak suatu ciptaan untuk suatu tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan penelitian dan
pengembangan melalui prosedur dalam Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1989
Lisensi Wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1989, dengan ketentuan:
a. kepada Pemegang Hak Cipta pertama kali diminta untuk menerjemahkan / memperbanyak ciptaan
tersebut
b. Jika tidak dapat melaksanakan a. maka Pemegang Hak memberikan kepada izin kepada seseorang
atau Badan Hukum di Indonesia untuk melaksanakannya
c. Jika b. tidak ditanggapi oleh Menteri Kehakimsetelah mendengar Dewan Hak Cipta, akan
mengeluarkan izin
Dewan Hak Cipta yang diangkat oleh Presiden berdasar usulan Menteri Kehakiman,mempunyai tugas
membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak
Cipta diatur dalam Undang-undang no.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta , diubah UU no.7 tahun 1987,
diubah lagi UU no. 12 1987beserta Peraturan pelaksanaannya.
Makalah Kelompok 4 : Telaah Kritis Konsep HaKI dalam Perspektif Islam
Halaman : 4
C. Beberapa Hal Tentang Pengajuan Permintaan Hak Cipta
Syarat untuk permohonan pendataran Hak Cipta:
􀂇 mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua
􀂇 surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan: nama, kewarganegaraan
􀂇 uraian ciptaanrangkap dua
􀂇 surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
􀂇 melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP
􀂇 permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan satu Badan Hukum
dengan demikian nama-nama harus ditulissemuanya , dengan menetapkan satu alamat pemohon
􀂇 melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya
􀂇 membayar biaya permohonannya pendaftaran sebesar Rp. 75.000 (tujuhpuluh lima ribu rupiah)
D. Pelanggaran Hak Cipta
Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu pelanggaran Hak Cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak
khusus dari Pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke
Pengadilan Negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya. Tindak Pidana dibidang Hak Cipta dikatagorikan
sebagai tindak kejahatan Ancaman Pidana dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta.
Setelah Penyidik Pejabat Polisi Negara RI juga Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan
Departemen lingkupdan tanggung jawabnya meliputi dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik
Makalah Kelompok 4 : Telaah Kritis Konsep HaKI dalam Perspektif Islam
Halaman : 5
BAB IV
TINJAUAN HAKI DALAM HUKUM POSITIF DAN
PRESPEKTIF ISLAM
A. HaKI dalam Syariat Islam.
Ditinjau dari syariat Islam, kita harus melihat dari beberapa sudut pandang jika kita ingin
membicarakan mengenani kekayaan intelektual. Pada zaman Rasulullah tidak ada larangan untuk
menggunakan gagasan orang lain atau penemuan penemuan orang lain. Dengan kata lain kita tidak
perlu meminta izin kepada penemu untuk meniru gagasan maupun penemuan tersebut. Hal ini
dikarenakan sudut pandang pada masyarakat dahulu berbeda dengan sekarang mengenai harta
kekayaan. Pada zaman sekarang, cara pandang masyarakat telah berubah. Masyarakat telah
memperluas sudut pandang mereka tentang arti harta kekayaan. Bila pada zaman dahulu kekayaan
hanya terbatas pada materi, maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain.
Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari’at Islam dapat diterima, sehingga dapat
dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum.
Pandangan para ulama mengenai HaKI
Syari’at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Karena setiap perintah
agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya. Bila demikian adanya, maka pengakuan dan
penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak bertentangan
dengan Syari’at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia.
Harta kekayaan yang dalam bahasa arab disebut dengan al maal. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh :
o Imam As Syafii adalah: “Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan,
dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya
kecil.”
o “Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan
benda”, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi.
o “Segala sesuatu yang kegunaannya halal walau tidak dalam keadaan darurat”, sebagaimana
diungkapkan oleh para ulama’ mazhab Hambali.
Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama’ mencakup kekayaan intelektual,
karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis.
Hukum syariat terhadap pelanggaran HAKI
􀎎􀋴􀏳 􀎎􀋴􀏬􀍊􀏳􀋴􀎃 􀋴􀏦􀏳􀋶􀎬􀍉􀏟􀎍 􀎍􀏮􀋵􀏨􀋴􀏣􀎁 􀏻 􀎍􀏮􀋵􀏠􀋵􀏛􀋸􀎄􀋴􀎗 􀋸􀏢􀋵􀏜􀋴􀏟􀎍􀋴􀏮􀋸􀏣􀋴􀎃 􀋸􀏢􀋵􀏜􀋴􀏨􀋸􀏴􀋴􀎑 􀋶􀏞􀋶􀏃􀎎􀋴􀎒􀋸􀏟􀎎􀋶􀎑 􀍉􀏻􀋶􀎇 􀋸􀏥􀋴􀎃 􀋴􀏥􀏮􀋵􀏜􀋴􀎗 􀋱􀎓􀋴􀎭􀎎􀋴􀎠􀋶􀎗 􀋸􀏦􀋴􀏋 􀋳􀎽􀎍􀋴􀎮􀋴􀎗 􀋸􀏢􀋵􀏜􀋸􀏨􀋶􀏣
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An
Nisa’: 29)
Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia.
Hal ini sebagimana dirumuskan oleh Al-Ghazali, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah
memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Di dalam Islam, hukum mencuri yang merupakan pelanggaran terhadap hak milik, ditegaskan di dalam
Al-Quran:
‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai)
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan
Maha Bijaksana’ . (Q.S. Al Maidah: 38 ).
Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang bahaya mencuri bagi suatu masyarakat dan
ketegasan hukumnya:
”Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya”.
(RiwayatBukhari)
Sedemikian lengkapnya Islam mengatur tentang hak milik, tentang bagaimana mendapatkan,
memelihara, memberikan, dsb. Selain itu hukum Islam juga mengatur bagaimana keuntungan yang
didapatkan jika mematuhi dan sanksi yang didapatkan jika melanggarnya.
Dalam menanggapi hal ini MUI secara khusus juga mengeluarkan fatwa untuk mengatur tentang HAKI,
yaitu Keputusan Fatwa MUI, No : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI).
B. Hukum Nasional
Konstitusi RIS 1949
Pasal 8 Konstitusi RIS 1949 menyebutkan : ”Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak
menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya”.
Pasal 38 Konstitusi RIS : “Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian
dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini, maka penguasa memajukan sekuat tenaganya
perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan”.
UUDS 1950
Pasal 8 :”Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan
harta bendanya”.
Pasal 19 :” Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”.
Makalah Kelompok 4 : Telaah Kritis Konsep HaKI dalam Perspektif Islam
Halaman : 6
Pasal 26 ayat (1) : ”Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain”.
Pasal 26 ayat (2) : ”Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena”.
Pasal 26 ayat (3) : ”Hak milik itu adalah suatu fungsi social”.
Pasal 28 ayat (1) : ”Setiap warga Negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas pekerjaan yang
layak bagi kemanusiaan”.
Pasal 28 ayat (2) : ”Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syaratsyarat
perburuhan yang adil”.
UUD 1945 (setelah Amendemen)
Pasal 28 : ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
Bab XA tentang HAM (Hasil Amendemen tahun 2000)
Pasal 28C ayat (1) : ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Pasal 28C ayat (2) : ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
Pasal 28E ayat (3) : ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat”.
Pasal 28G ayat (1) : ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Pasal 28H ayat (4) : ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: