Bayu Yudha Prasetya

Beranda » Hukum » PAPER HUKUM PENGANGKUTAN

PAPER HUKUM PENGANGKUTAN

BAB I
PENDAHULUAN
1.1       Latar Belakang Masalah
Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : 
 

 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 UULLAJ yakni Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri.
Sedangkan Pasal 3 UULAJ menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :
  1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
  2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
  3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Demikian juga dalam Paragraf 9 UULLAJ tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum serta pasal 141 UULAJ tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/ atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang. Karena pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/ atau penumpang. Pengertian lainnya adalah menurut Pasal 1 ayat 22 UULLAJ, yang disebut dengan Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam UULLAJ ini dipersamakan dengan pengertian Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapt membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diti untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuang pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar pasal 23 ayat 1 (a) UULLAJ.
Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, hal ini tentu saja melanggar pasal 42 UULLAJ tentang tarif. Misalnya saja di Surabaya tarif resmi angkutan mikrolet yang ditentukan berdasarkan SK Walikota Surabaya No. 55/ 2002 adalah sebesar Rp. 1200. Namun dalam realitanya masih ada pengemudi menarik biaya angkutan lebih dari tarif resmi. Atau tindakan lain seperti menurunkan di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang tidak terlaksana. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan pasal 45 (1) UULLAJ mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan. Dan adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan. Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sektor pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik. Dan dalam hal ini pengguna jasa sering menjadi korban daripada perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab.
1.2              Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat tulis suatu rumusan permasalahan antara lain :
1.      Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan dengan angkutan umum ?
2.      Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut ?
 
1.3       Tujuan Penulisan
1.      Tujuan umum :
·         Untuk mengembangkan pola pikir mahasiswa dalam menuangkan karya tulis.
2.      Tujuan Khusus :
·         Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan dangan angkutan umum.
·         Serta dapat mengatahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut.
 
1.4       Manfaat teoritis
            Dengan adanya penulisan ini, dapat diketahui tentang tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengkutan dengan angkutan umum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut.
 
 
1.5       Kerangka Berfikir Teoritis
            Bahan-bahan Hukum (sumber data)
1.      Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
2.      Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, internet serta yang berhubungan dengan topik penulisan.
BAB II
PEMBAHASAN
 
 
2.1       tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan dengan angkutan umum
                Pasal 468 KUHD merumuskan bahwa perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahan. Ketentuan tersebut pada hakekatnya mengatur dua hal, yaitu bahwa periode tanggung jawab pengangkut adalah sejak barang diterima untuk diangkut  sampai penyerahanya pada penerima, dan kedua, pengangkut mempunyai kewajiban untuk menjaga  keselamatan  barang selama periode tersebut. Ketentuan tersebut bersifat umum, karena tidak dijelaskan secara konkrit  dimana barang dianggap telah diserahkan kepada pengangkut untuk  diangkut dan dimana barang dianggap telah diserahkan kepada penerima.    
Pembuat Undang-undang tersebut nampaknya menyerahkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyepakatinya atau perihal tersebut diserahkan kepada kebiasaan prektek dilapangan. Konvensi Brusel 1924 yang lebih dikenal dengan Hague Rules secara lebih tegas menyebutkan bahwa pengankutan barang meliputi periode  sejak barang dimuat sampai waktu barang tersebut dibongkar dari kapal.  Dalam praktek pelayaran periode tanggungjawab tersebut lazim disebut “ from loading to unloading” atau “from tackle to tackle”. Pengertian yang lazim dianut adalah periode tersebut mulai  sejak barang dimasukan kedalam kapal (dengan alat muat) sampai barang tersebut dikeluarkan dari kapal (dengan alat bongkar). Pekerjaan memuat dan membongkar barang ke/dari kapal dipelabuhan merupakan kegiatan yang dilakukan di terminal, dimana barang tersedia  untuk dimuat  dan atau dibongkar.
Dalam praktek pengangkutan laut pengangkut yaitu perusahaan pelayaran menerima barang untuk diangkut /dikapalkan sejak didarat (di dermaga/ atau digudang laut) di pelabuhan tujuan. Dengan kata lain kegiatan penyelenggaraan   angkutan melalui laut pada hakekatnya dapat meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, (digudang, atau ditempat penumpukan), pemuatan, pelaksanaan pengangkutan , pembongkaran, penyimpanan sebelum barang diserahkan kepadapenerima. Dalam kegiatan berbagai mata rantai kegiatan didarat  tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan independent, seperti perusahaan ekspedisi, perusahaan bongkar muat. Namun bagi pemilik /pengirim barang penyelenggaraan pengangkutan pada hakekatnya dilihat sebagai suatu paket kegiatan. Oleh karena itu ada kecenderungan bahwa pemilik/pengirim barang menyerahkan pengiriman yaitu pengnakutan barangya, dengan menggunakan jasa perusahaan ekspedisi/ freight forwarder. Tuntutan klaim atas kehilangan atau kerusakan barang biasanya  berkisar sekitar masalah apakah terjadinya peristiwa kehilangan atau kerusakan tersebut ketika barang berada di atas kapal atau di terminal, yaitu sebelum barang di muat atau setelah barang dibongkar.
Walaupun pengangkut bertanggungjawab berdasarkan ketentuan dalam konosemen, namun apabila secara rieel pengangkut melakukan kegiatan bongkar-muat atau penyimpanan, ia tidak dapat lepas dari tanggung jawab perdata yang diatur dalam KUH Perdata. PP No. 5/1964  da peraturan yang menggantikanya PP No. 2 /1969 menganggap kegiatan usaha pelayaran mencangkup kegiatan bongkar-muat dengan alasan perlunya kebulatan tanggung jawab pengangkut. Sedangkan PP No. 17/1988 mengatur bahwa usaha bongkar-muat dilakukan oleh perusahaan yang berdiri sendiri. PP No 17/1988 menetapkan bahwa kegiatan bongkar muat dapat dilakukan baik oleh perusahaan pelayaran maupun oleh perusahaan bongkar-muat kapal. Seringkali timbul persoalan dimana sebenarnya terjadi kehilangan atau kerusakan barang ? Pemisahan kegiatan seperti yang dikehendaki oleh PP No.17/1988 itu.
 
2.2       upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut
            Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya Hukum Pengangkutan Niaga membagi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan kereta api, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan perairan, dan tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan udara. Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability). Dan dalam bab ini yang akan dibahas adalah tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).
Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya (Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009). Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan (Pasal 190 UU No. 22 Tahun 2009).
 
BAB III
PENUTUP
3.1       Kesimpulan
            Dalam studi ini menyimpulkan bahwa segala bentuk alat transportasi darat,udara maupun lautan semua itu tak akan lepas dari perundang-undangan yang berlaku pada daerah penetapannya. Hal itu terjadi guna melindungi konsumen atau penumpang yang mempercayakan semuanya kepada si penyelenggara penganngkutan karena pada intinya semua itu yang tak akan lepas dari bagaimana si pengangkut meminimalisasi resiko yang ada. Dengan minimalkan segala resiko yang ada kepercayaan yang besar juga akan di berikan penumpang kepada si pengangkut.oleh karena it dalam system pengangkutan selayaknya haruslah memperhatikan segala detail tentang kenyamanan penumpang agar tercapainya perlindungan konsumen oleh si penyelenggara angkutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: