Bayu Yudha Prasetya

Beranda » Hukum

Category Archives: Hukum

Tugas Hukum Pengangkutan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Freihgr forwarding nasional poda pertengahan tahun 1970 an sudah ada di Inonesia walaupun masih dalam bentuk kelompok-kelompok atau associate member. Pada tahun 1977 -1978 beberapa perusahaan freight forwarding nasional yang secara mandiri melakukan kegiatan jasa freigt forwarding, disamping fungsinya sebagai agen perusahaan freight forwarding luar negeri.

Volume perdagangan Indonesia semangkin meningkat sehingga memerlukan perusahaan jasa angkutan yang betul-betul dapat dapat menunjang kegiatan ekspor komoditi Indonesia ke luar negeri.

Freight forwarding berusaha “menjadi arsitek dalam pengiriman barang ekspor keluar negeri dan sekaligus menjadi agen of development dalam membantu pemerintah mempromosikan barang-barang Indonesia di luar negeri.

B. Identifikasi masalah

Dari uraian singkat yang terdapat dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu bagaimana peranan freight forwarding dalam usaha meningkatkan ekspor.

BAB II

TINJAUAN TEORI MENGENAI FREIGHT FORWARDING

Sangat sulit untuk mengartikan secara tegas tentang arti freight forwarding, namun demikian Irsyaf Syarif memberikan batasan tentang jasa freight forwarding. Freight forwarding mempunyai tugas sebagai pengelola jasa dan pengelolahan jasa tersebut dikatakan sebagai arsitek pada transportasi. Dengan kata lain dikatakan bahwa forwarding tersebut selalu dikaitkan dengan transportasi. Oleh sebab itu International freight forwarding merupakan jasa angkutan barang umum dengan menggunakan transportasi baik darat, laut maupun udara.

Pada mulanya Manusia mempergunakan kuda atau lembu untuk mengangkut barang umum, namun pada perkembangan sekarang pengelola jasa mempergunakan mobil, truk, truk gandeng peda angkutan luar agar barang yang dikirim tiba dalam keadaan selamat.

Pengertian freight forwarding diketemukan pada International maritim dictionary antara lain :

–        Seseorang atau perusahaan yang melakukan pekerjaan atau nama kapal atau eksportir dan memberikan perincian secara mendetail tentang pengiriman barang tereebut,

–        Pengapalan, asuransu dan pengurusan dokumen-dokumen barang tereebut,

–        Pengiriman barang dari pelabuhan kedaerah yang di tuju,

–        Pelayanan jasa termasuk pajak bea cukai,

–        Mencarter tempat untuk barang tersebut, mempersiapkan LC,

–        Membuat invoice dan seluruh surat- surat yang berkaitan dengan barang yang akan dikirim.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh freight forwarding terlihat bahwa ia benar-benar sebagai arsitek yang ungguL dalam pengirim barang tersebut. Keberhasilan pengiriman barang yang baik tergantung kepada freight forwarding yang benar -benar memberikan pengelolaan yang baik. Seandainya kita menyerahkan pekerjaan tersebut kepada masing-masing orang atau perusahaan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Untuk itu freight forwarding akan menghemat penggunaan waktu dan biaya dalam pengiriman barang-barang umum. Kitab Hukum Dagang Indonesia mengatur tentang pengertian freight forwarding yang diartikannya sebagai ekspeditural.

Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangicutan barang-barang dagangan dan lainnya melalui darat dan perairan. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas terlihat bahwa freight forwarding berusaha untuk memberikan jasa transportasi yang baik melalui darat laut dan udara.

Freight forwarding pada mulanya berorientasi pada konsumer dimana pelayanan merupakan produk produsen. Jasa angkutan merupakan perencanaan transpot logistik untuk memenuhi kebutuhan konsumer. Pengelola jasa adalah pengusaha transportasi tanpa logistik yang merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen pada saat itu, tempat dan keadaan yang diperlukan. Pekerjaan yang termasuk kedalam freight forwarding tersebut adalah transportasi, manajemen, mencari order, prosedur, gudang, penangan barang, pengepakan dan penjadwalan produk. Hal ini merupakan kunci bagai perusahaan jasa angkutan dalam memjual jasa dengan menawarkan gudang (logistik) dan perencanaan yang baik dalam pengiriman barang ekspor.

Dalam pelaksanaan jasa pengangkutan barang umum dilakukan oleh EMKL ( Ekspedisi muatan kapal laut) dan EMPU ( ekspedisi muatan kapal udara ) merupakan perusahaan yang melakukan usaha untuk pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangicut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui

laut untuk diserahkan kepada/di terima dart perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang.

EMPU merupakan perusahaan yang melakukan usaha untuk pengurusan dokumen – dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diBerahkan kepada/diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang.

Dalam proses pengiriman barang, dokumen pengiriman barang ekspor sangat penting dalam memperlancar pengiriman barang dari tempat asal barang sampai ketujuan akhir Jasa EMKL dan EMPU dalam pengiriman barang angkutan umum akan memberikan keuntungan kepada pemilik barang dimana waktu yang dipergunakan tidak begitu lama dan biaya yang dikeluarkan dapat diperkecil.

BAB III

PERANAN FREIGHT FORWARDING DALAM USAHA MENINGKATKAN EKSPOR

Freight forwarding bukan hanya diartikan sebagai arsitek didalam pengangkutan barang saja, tetapi dapat diperluas dengan beberapa peranan freight forwarding dalam usaha. untuk meningkatkan ekspor.Untuk itu kita harus mengetahui beberapa kegiatan dari freight forwarding antara lain :

1. Freihgt forwarding harus bertanggung jawab atas kehilangan,atau kerusakan, barang yang rusak tersebut terjadi antara. waktu yang ia mengambil tanggung jawab hingga pada waktu ia mengantarkan barang tersebut.

2. Freihgt forwarder harus memegang tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan jika kehilangan den kerusakan disebabkan karena :

–        tindakan atau kelalaian pedagangan dimana freight forwarder bertindak sebagai pedagang atau kepada siapa freight forwarder bertanggung j awab,

–        Keadaan yang rusak terhadap pempakan, penandaan dan penomoran,  yang berhubungan dengan invoice barang,

–        mogok buruh, freight forwarder tidak dapat menghindarkan dari kasus yang sedemikian tersebut,

–        penanganan, pemuatan barang, pengudangan atau pembongkaran barang dimana freihgt forwarder bertindak sebagai wakil pemilik barang,

–         suatu sebab atau keadaan dimana freight forwarder tidak dapat mengabaikannya dan harus mencegah perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

–         keoelakaan nuklir, jika tenaga operator instalasi nuklir atau seseorang yang bertindak atas namanya, bertanggung jawab atas kerusakan berdasarkan konvensi internasional dan hukum nasional yang mengatur tentang tanggung jawab yang berhubungan dengan energy nuklir.

3. Kewajiban untuk menyelesaikan kehilangan dan kerusakan tersebut terletak pada tangan satu orang yaitu pada freight forwarder.

Disamping boberapa peranan diatae freight forwarder berperan juga sebagai:

–        Membantu mempromosikan komoditi ekepor Indonesia di luar negeri,

–        Membantu pemerintah dalam upaya menyederhanakan prosedur dan dokumen pengiriman barang, mengingat semua negara maju yang menjadi tujuan ekspor mempergunakan fasilitas perdagangan Internasional,

–        Membantu pemerintah dalam mengembangkan armada niaga nasional dengan ikut memberikan dukungan atas kapal-kapal berbendera Indonesia

Freight forwarder sangat penting artinya bagi pengiriman barang umum sehingga ia dianggap sebagai physical distribution. Physical distribution dapat mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan logistik seperti transportasi, pengelolaan, pengiriman barang dengan kapal, gudang, pengepakan, penamaan, pengawasan terhadap kualitas, manajemen dan ketentuan- ketentuan bea cukai.

Penggabungan kesemua kegiatan tersebut diatas akan menimbulkan biaya yang rendah bila dilakukan secara keseluruhan bila dibandingkan pekerjaan ter- sebut dilakukan secara terpisah-pisah.

Perkembangan ekspor barang-barang ke maeyarakat internasional menimbulkan persaingan pasar,yang begitu hebat sehingga dibutuhkan suatu kenyataan bahwa barang ditawarkan kepasar ditentukan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.

Disamping itu pengepakan barang dan sistem transportasi yang tepat akan menjodoi penentu dalam persaingan pasar bagi perusahaan–perusahaan suatu negara untuk mempertahankan pasar internasional.

Dalam kaitannya dengan ekspor Indonesia ke Eropa, dimana konsumen suatu barang tidak sama lokasinya dengan importir, maka kualitas produk akan lebih terjamin dengan cara pengepakan yang balk yang akan mempertahan kualitas produk tersebut sampai ditangan konsumen. Perlunya pengepakan yang baik disebabkan karena transportasi barang dari pelabuhan Eropa sampai kepasar dengan mempergunakan bermacam alat angkut seperti : kapal laut,kereta api, truk dan seterusnya ( roll on-roll off) dan pemindahannya bisa berakibat terhadap barang yang diangkut.

Dalam menghadapi pasar tunggal Eropa pada dasarnya tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan freight forwarder Indonesia sepanjang ekspor Indonesia masih didasarkan atas FOB.

Freihgt forwarder Indonesia harus dapat melakukan kerjasama dengan freight forwarder asing dalam rangka pengiriman barang-barang komoditi ekspor keluar negeri. Untuk itu kerjasama tersebut diupayakan berdasarkan asas keuntungan kedua belah pihak dalam bidang penangkutan/pengiriman barang- barang umum.

Perusahaan freight forwarder harus menerapkan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional dalam pengangkutan /pengiriman barang umum. Hukum Internasional mengatur beberapa kaedah yang berkaitan dengan pengangkutan/pengiriman barang umum seperti :

–        Konvensi terhadap pengiriman barang dengan melalui jalan darat

–        Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui kereta api,

–        Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui laut. ( Konvensi Hague den Hamburg)

–        Konvensi Warsawa tentang pengiriman barang melalui udara.

Ketentuan – ketentuan diatas sangat penting artinya untuk diterapkan dalam pengiriman barang umum bila freight forwarder Indonesia ingin memasuki pasar Internasional.

Ketidak tahuan terhadap ketentuan diatas dapat menimbulkan kerugian pada freight forwarder nasional bila terjadi sengketa dengan freight forwaeder internasional terhadap kerusakan barang dan kehilangan barang yang dikirimkan tersebut.

Untuk menciptakan suatu sistem angkutan terpadu, Freight Forwarding berperan untuk memberikan pelayanan Door to Door Service yang dimulai dari pabrik di luar negri sampai ke Job Site diperlukan suatu jaringan yang baik untuk beroperasi atau bergerak diluar negri yang merupnken perwakilan atau agen dari usaha tersebut maupun di Indonesia sendiri, sehingga dapat menjamin pelaksanaan forwarding.

Dalam peningkatan badan usaha ini Gafeksi mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan citra yang baik antara pedagang dan perusahaan angkutan umum internasional Freight Forwarding harus dibina dan dikembangkan dalam proses menuju Freight Forwarder ikut serta dalam globalisasi ekonomi.

PP No. 61 tahun 1954 memberikan beberapa arahan tentang Freight Forwarding Nasional seperti :

–        Membantu pemilik barang untuk memperoleh penurunan biaya-biaya angkutan laut darat yang wajar serta bersaing.

–        Membantu angkutan laut dan darat untuk memperoleh Freight yang cukup baik.

–        Sebagai alat kontrol dari pemerintah tentang kegiatan Ekaport dan Import didalam perkembangan pembangunan nasional.

–        Penghematan devisa negara dibidang Freight dan Forwarding yang selama ini lari ke luar negri.

Berdasarkan keempat arahan tersebut jelae terlihat bahwa Freight Forwarding harus berperan dalam rangka membantu pemilik barang untuk mengirimkan barangnya dengan biaya yang rendah dan aman. Hal tersebut akan membantu pembangunan nasional karena konsumen akan terbantu dalam penawaran harga. yang dilakukan oleh pemilik barang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Freight Forwarding merupakan perusahaan angkutan barang umum yang berusaha untuk menjual jasa kepada pemilik barang, agar barang tersebut selamat sampai ketujuan. Freight Forwarding mengunakan jasa transportasi darat, laut dan udara dalam pengiriman barang -barang tersebut. Freight Forwarding melakukan beberapa kegiatan seperti, Transportasi, penggudangan, Pengepakan, penomoran dan sebagainya.

Freight Forwarding harus bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan -kerusakan barang bilamana ia bertindak sebagai wakil pemilik barang. Ketentuan hukum nasional dan internasional mengatur kegiatan, tugas dan tanggung jawab freight forwarder terhadap pemilik barang.

B. Saran

Pengusaha freight forwarding perlu meningkatkan kerjasama dengan freight forwarding internasional dalam mengirim barang-barang komoditi Ekport sehingga devisa negara dapat dihemat.

DAFTAR PUSTAKA

Hasnil Basri Siregar, Pengiriman barang eksport (paper). : disampaikan pada lokakarya Tata Niaga Eksport, Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia, Medan 1991.

Barlan Pirnpinan Pusat Gabungan Veem dan Ekspedisi Indonesia, Perkembangan EMKL anggota Gafeksi menuju Internasional Freight Forwarder serta peranannya dalarn pengiriman barang antar negara selama door to door service. Jakarta 1983.

Irsyaf Syarif, InterrnodalTranspirt Forwarding, Paper, 1989.

Hand out tentang Internasional Freight Forwarding.

Direktur Jendral Perdagangan Internasional Dalam Negri, Prospek dan Tantangan dalam memasuki Pasar Tunggal Eropa, Departemen Perdagangan, Medan 1991

Iklan

HUKUM PENGANGKUTAN

HUKUM PENGANGKUTAN
Peraturan perundang-undangan:
– KUHD
– THR  internasional (pengangkutan yang melewati batas-batas laut teritorial)
– OPU  otonasi pengangkutan udara
Staatsblad 1938 No. 100 OPU.
Hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat dan perairan pedalaman.
Pengangkutan darat meliputi:
1. pengangkutan di jalan umum
2. pengangkutan dengan kereta api
Kecelakaan lalu lintas : UU No.23 Tahun 2009.
1. PENGERTIAN PENGANGKUT
Secara umum pengangkut adalah barang siapa yang baik dnegan persetujuan charter menurut waktu (time charter) atau charter menurut perjalanan baik dengan suatu persetujuan lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakann pengangkutan barang yagn seluruhnya maupun sebagian melalui pengangkutan.
2. PENGANGKUTAN
Suatu proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam alat pengangkutan membawa barang/ penumpang dari pemuatan ke tempat tujuan dan dan menurunkan barnag/penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Disini sering menimbulkan tanggungjawab dari pengangkut.
TUJUAN PENGANGKUTAN
Untuk memindahkan suatu barang/penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu.
Pengangkutan juga bertujuan untuk menaikkan nilai barang tapi tidak menaikkan nilai penumpang namun menaikkan kualitas orangnya.
3. PERJANJIAN PENGANGKUTAN
Adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos.

ASPEK-ASPEK YANG PERLU DIKETAHUI DALAM PENGANGKUTAN 
1. PELAKU
Yang disebut dengan pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan, bila badan usaha atau orang pribadi/ orang perorangan.
2. ALAT PENGANGKUTAN
Adalah alat yang dipergunakan untuk pengangkutan.
3. BARANG/PENUMPANG 
Adalah muatan yang diangkut, termasuk juga hewan. Karena hewan termasuk barang.
4. PERBUATAN
Adalah kegiatan mengangkut orang/ barang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.
5. FUNGSI PENGANGKUTAN
Untuk meningkatkan nilai dari barang/penumpang.
6. TUJUAN PENGANGKUTAN
untuk memindahkan suatu barang/ penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas orang/penumpang.

PENGANGKUTAN
Adalah proses pemindahan barang dari pengiriman ke tempat tujuan.
– Pengirim
– Jasa angkut
– Penerima
Apa hubungan antara penerima dan pengirim? Adanya perjanjian sebagai UU. Akibat yang kemudian ditimbulkan adalah hak dan kewajiban.
Hak pengangkut: berhak mendapatkan upah
Kewajiban pengangkut: mengangkut barang dengan selamat.
ADA BEBERAPA KEUNTUNGAN/FUNGSI PENGANGKUTAN:
1. mengirimkan barang agar sampai ke tempat tujuan
2. menambah nilai barang /meratakan jumlah barang di semua daerah
3. bagi orang dalam pengangkutan orang, fungsi pengangkutan adalah untuk memeratakan tenaga kerja sebagai pekerja memperoleh peningkatan materi di kota lain.
4. dapat meningkatkan harga tanah karena sarana bagi pengangkutan itu, jadi kalau dibuat jalan harga tanah otomatis menjadi naik.
HUKUM PENGANGKUTAN DARAT, dapat dibagi menjadi 2:
1. angkutan darat yang berada di jalan
2. angkutan darat yang menggunakan rel (perkeretaapian).
DASAR HUKUM ANGKUTAN DARAT
a. angkatan darat di jalan  UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. UU ini bersifat umum, yang lebih rinci diatur dalam peraturan menteri/PP. diatur dalam Bab X dari pasal 137 ada peran serta pemerintah dalam pengadaan jalan, angkutan umum, terminal tapi peraturannya masih umum, perizinan, dll.
b. angkutan kereta api  UU No.23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian.
PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
Fungsinya menitipkan barang yang akan dikirim di etmpat perusahaan itu (gudang/tempat penyimpanan) sebelum akhirnya mendapatkan giliran kapal untuk dimuat ke tempat tujuan.
Kewajibannya:
Menyimpan barang tersebut dengan utuh samapi barang itu dikirim. (wajib menyimpan barang dan wajib mengembalikan barang).
Pasal 1706 dan 1714 KUHPerdata Buku II Bab 5A dan 5B.
Angkutan barang pasal 5A KUHD
Angkutan orang pasal 5B KUHD.
Diatur dalam KUHD
Pengangkut dapat menahan barang-barang yang mereka kirimkan sampai kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya.
Jika barang rusak pada saat pengiriman yang bertanggungjawab adalah pengangkut. Hal ini dikecualikan oleh keadaan overmacht, maka pengangkut lepas dari tanggungjawab akibat kelaliannya (pasal 468 KUHD).
OVERMACHT : dalam arti keadaan/kejadian tak bisa dihindari oleh si penagngkut. Misalnya bencana alam, perampokan.
Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan pengertian angkutan. 
Angkutan adalah perpindahan orang dan/ barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 
Pasal 1 angka 7 UU No.22 Tahun 2009
Kendaraan: suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor. Contoh: sepeda dan dokar termasuk pengangktuan yang tak bermesin.
APAKAH MATERAI TERMASUK SAHNYA SUATU PERJANJIAN?
Tidak. Karena materai ada yang harus dicantumkan materai ada yang tidak diharuskan di dalam suatu perjanjian. Contoh: perusahaan bongkar muat harus ada materai untuk dikenakan biaya materai/pajak.
KECAKAPAN UNTUK PENGANGKUTAN
Kecakapan untuk mengadakan perjanjian dalam BW adalah wanita berusia 21 tahun.
17 tahun untuk SIM A
20 tahun untuk SIM B (terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009).
AZAS-AZAS LALU LINTAS JALAN
Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2009
Huruf a : asas transparan
Huruf b : asas akuntable
Huruf c : asas berkelanjutan
Huruf d : asas partisipasi
Huruf e : asas bermanfaat
Huruf f : asas efisien dan efektif
Huruf g : asas seimbang
Huruf h : asas terpadu
Huruf g : asas mandiri.
Penjelasan pasal 2 diberikan pengertianpengertian mengenai asas ini.
a. keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi lintas.yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas.
b. dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
c. penjaminan kualitas fungsi lingkungan mealui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
d. pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
e. semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
f. pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
g. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
h. penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingtergantungan, kewenangan dan tanggungjawab antar instansi Pembina.
i. upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.
BEBERAPA ASAS (PRINSIP-PRINSIP YANG MEMPENGARUHI KEABSAHAN PENGANGKUTAN) DALAM PELAKSANAANNYA DALAM HUKUM PENGANGKUTAN:
1. perjanjian pengangkutan bersifat konsensuil artinya kesepakatan (tidak diperlkukan adanya perjanjian tertulis, asal mereka sepakat, itu sudah sah untuk dilaksanakan memerlukan rasa saling percaya antara para pihak).
2. asaas koordinatif artinya para pihak yang terlibat dalam pengangkutan itu mempunyai kedudukan yang sejajar/setara.
3. hukum pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian yaitu:
a. perjanjian pemberian kuasa
b. perjanjian penyimpanan barang
c. perjanjian melakukan perbuatan
4. pengiriman barang oleh pengangkut.
5. pengangkutan itu dapat dibuktikan dengan dokumen. Dokumen tersebut berupa perjanjian pengangkutan yang tertulis antara para pihak yang terlibat dalam pengangkutan tersebut. 
SIFAT-SIFAT PERJANJIAN PENGANGKUTAN
Secara umum sama dnegan perjanjian lainnya, yaitu:
1. timbale balik dalam arti para pihak dalam melakukan perjanjian menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing.
2. berupa perjanjian berkala seperti merupakan perjanjian yang menggunakna jasa pengirim secara berkala di masyarakat diistilahkan dengan “borongan”.
3. perjanjian sewa menyewa, yang disewa adalah alat angkut/kendaraan untuk mengangkut barang disewa oleh pihak pengirim untuk mengirim sendiri ke pihak penerima. Obyek sewa menyewa adalah alat angkutnya.
PRINSIP-PRINSIP TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT
1. tanggungjawab praduga tak bersalah. Prinsip ini intinya bahwa si pengangkut selalu dianggap bersalah apabila hal-hal yang tidak diinginkan kecuali dalam hal si pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pasal 468 ayat 2 KUHD).
2. tanggungjawab atas dasar kesalahan (kebalikan praduga tak bersalah). Intinya bahwa yang dirugikanlah yang seharusnya membuktikan bahwa si pengangkut bersalah baik pengirim maupun penerima (pasal 1365 KUHPerdata).
3. tanggungjawab pengangkut mutlak
Sesuai dengan istilahnya, pengangkut bertanggungjawab mutlak atas kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam pengangkutan. (bisa diterapkan tanpa pembuktian). Tanggungjawab ini bisa dialihkan ke perusahaan asuransi, pengangkut wajib mendaftarkan apa yang diangkutnya ke pihak asuransi agar jika terjadi kesalahan, tanggungjawab bisa dialihkan ke perusahaan asuransi.
Dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2009
Ada istilah “Pembina” yaitu pemerintah melalui instansi-instansi terkait. Penyelenggaraan angkutan baik melalui darat, laut, udara diselenggarakan pemerintah melalui instansi yang terkait.
ANGKUTAN PENUMPANG
Kewajiban dari pengangkut terhadap angkutan penumpang adalah membawa penumpang ke tempat tujuan dalam keadaan selamat.
Pengangkut akan dibebaskan dari tanggungjawabnya apabila dalam keadaan overmacht, overmacht disini yaitu:
a. kejadian-kejadian yang di luar perkiraan pengangkut/ di luar kemampuan pengangkut sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penumpang.
b. overmacht termasuk tindakan /kejadian yang dilakukan oelh penumpang itu sendiri.
c. overmacht: sarana jalan/jembatan yang tidak layak untuk digunakan.
IZIN USAHA PENGANGKUT
Diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis pengangkutan.
1. memiliki NPWP
2. memiliki akta pendirian perusahaan/akta pendirian koperasi.
3. memiliki keterangan domisili perusahaan
4. memiliki surat izin temapt usaha
5. pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan usahanya secara berkala baik itu dalam hal penyediaan maupun perawatan dari alat angkut-angkut tersebut, serta kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki alat angkut tersebut.
IZIN USAHA dapat dikeluarkan oleh bupati, walikota madya dan gubernur. Sedangkan IZIN BAGI BADAN USAHA yang berbentuk koperasi diberikan oleh Dirjen Perhubungan Darat.
ASURANSI
Terdapat 4 hal yang wajib diasuransikan oelh pengangkut:
1. asuransi terhadap kendaraannya
2. asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga
3. asuransi terhadap awak kendaraan
4. asuransi terhadap tanggungjawab pengangkut.
SURAT PENGANGKUTAN
Pasal 90 KUHD, mengatur bahwa surat pengangkutan merupakan persetujuan antara si pengirim dengan penerima mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakan dan mengenai penggantian rugi dalamn hal kelambatan yagn mana hal tersebut telah disetujui bersama.
ISI SURAT PENGANGKUTAN
1. barang muatan
2. nama, jumlah, berat, ukuran, merk dari barang yang diangkut
3. alamat dan nama pengirim
4. nama dan tempat kediaman pengangkut
5. uang atau upah angkutan
6. tanggal dibuatnya surat muatan/surat angkutan
7. tanda tangan pengirim.
Dari pasal 90 KUHD apakah surat angkutan merupakan bukti dari sebuah perjanjian?
Surat angkutan mungkint idak merupakan bukti telah erjadinya perjanjian antra pengirim dan penerima alasannya: karena surat angkutan belum mencerminkan kesepakatan karena hanya terdapat tanda tangan dari pengirim, pengangkut sedangkantanda tangan penerima belum dibubuhi.
Setelah barang itu sampai, kemudian ditandatangani si penerima, barulah surat itu bisa dijadikan bukti adanya perjanjian bahwa telah diselesaikan oleh si pengangkut (sesuai dengan pesanan, tak ada yang cacat setelah pengecekan).
Apakah surat angkutan ini secara otomatis mengikat si pengangkut untuk melaksanakan tugasnya dalam proses pengangkutan?
Surat angkutan tidak mutlak mengikat, setelah ditandatangani pengangkut barulah surat itu mengikat, barulah ia berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya mengangkut barang ke penerima.
SYARAT-SYARAT PENYERAHAN:
1. syarat FOB (Free on Board)
Bebas di kapal bahwa penjual wajib mengantarkan barang melewati pagar kapal sampai di geladak kapal sedangkan pembeli menerima pengesahan barang di geladak kapal setelah kapal itu menyeberang. Prinsipnya: tanggungjawab pengirim hanya sampai di geladak kapal, sedangkan tanggungjawab pengangkut beralih saat barang diterima di geladak kapal.
2. syarat CFR (Cost And Freight)
Artinya ongkos dan biaya pengangkutan. Pada syarat ini penjual wajib mengantarkan barang sampai di pelabuhan tujuan.
Prinsipnya: tanggungjawab pengirim sampai di pelabuhan tujuan (lebih panjang dari FOB)
3. syarat CIF (Cost, Insurance, Freight)
Pada syarat ini penjual wajib mengantarkan barang sampai di pelabuhan tujuan. Disini penjual berkewajiban membayar ongkos serta biaya-biaya pengangkutan dan juga berkewajiban membayar premi asuransi. Tanggungjawab dari penjual berakhir ketika barang berada di geladak kapal.
Kasus:
Koko pengusaha jeruk yang setiap harinya mengirim jeruk ke Andi. Dan Andi adalah pengusaha yang menyuplai jeruk-jeruk ke pasar dan supermarket yang berada di Denpasar. Suatu ketika pada saat Koko mengirim jeruknya ke Andi. Ia mengalami kecelakaan di perjalanan, dia menabrak seorang pejalan kaki yagn tiba-tiba menyeberang. Karena harus berurusan dengan kasus itu, si Koko terlambat mengantarkan jeruk ke Andi. Dari jam 3 pagi, tapi sampai jam 2 siang. Karena keterlambatan ini ada beberapa jeruk yang tidak segar lagi/rusak sehingga supermarket tak mau menerimanya. Kemudian disini ada satu pihak lagi yaitu Heny, pemilik supermarket istana buah. Selain menolak kiriman Andi, ia juga menuntut ganti kerugian. Dia juga tidak mau membayar jasa angkutan dan dia menuntut keuntungan seandainya buah itu tidak terlambat dikirim oleh si Andi.
Dasar hukum pasal 91 dan 92 KUHD.

PAPER HUKUM PENGANGKUTAN

BAB I
PENDAHULUAN
1.1       Latar Belakang Masalah
Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : 
 

 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 UULLAJ yakni Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri.
Sedangkan Pasal 3 UULAJ menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :
  1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
  2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
  3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Demikian juga dalam Paragraf 9 UULLAJ tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum serta pasal 141 UULAJ tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/ atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang. Karena pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/ atau penumpang. Pengertian lainnya adalah menurut Pasal 1 ayat 22 UULLAJ, yang disebut dengan Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam UULLAJ ini dipersamakan dengan pengertian Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapt membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diti untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuang pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar pasal 23 ayat 1 (a) UULLAJ.
Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, hal ini tentu saja melanggar pasal 42 UULLAJ tentang tarif. Misalnya saja di Surabaya tarif resmi angkutan mikrolet yang ditentukan berdasarkan SK Walikota Surabaya No. 55/ 2002 adalah sebesar Rp. 1200. Namun dalam realitanya masih ada pengemudi menarik biaya angkutan lebih dari tarif resmi. Atau tindakan lain seperti menurunkan di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang tidak terlaksana. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan pasal 45 (1) UULLAJ mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan. Dan adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan. Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sektor pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik. Dan dalam hal ini pengguna jasa sering menjadi korban daripada perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab.
1.2              Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat tulis suatu rumusan permasalahan antara lain :
1.      Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan dengan angkutan umum ?
2.      Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut ?
 
1.3       Tujuan Penulisan
1.      Tujuan umum :
·         Untuk mengembangkan pola pikir mahasiswa dalam menuangkan karya tulis.
2.      Tujuan Khusus :
·         Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan dangan angkutan umum.
·         Serta dapat mengatahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut.
 
1.4       Manfaat teoritis
            Dengan adanya penulisan ini, dapat diketahui tentang tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengkutan dengan angkutan umum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut.
 
 
1.5       Kerangka Berfikir Teoritis
            Bahan-bahan Hukum (sumber data)
1.      Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
2.      Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, internet serta yang berhubungan dengan topik penulisan.
BAB II
PEMBAHASAN
 
 
2.1       tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan dengan angkutan umum
                Pasal 468 KUHD merumuskan bahwa perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahan. Ketentuan tersebut pada hakekatnya mengatur dua hal, yaitu bahwa periode tanggung jawab pengangkut adalah sejak barang diterima untuk diangkut  sampai penyerahanya pada penerima, dan kedua, pengangkut mempunyai kewajiban untuk menjaga  keselamatan  barang selama periode tersebut. Ketentuan tersebut bersifat umum, karena tidak dijelaskan secara konkrit  dimana barang dianggap telah diserahkan kepada pengangkut untuk  diangkut dan dimana barang dianggap telah diserahkan kepada penerima.    
Pembuat Undang-undang tersebut nampaknya menyerahkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyepakatinya atau perihal tersebut diserahkan kepada kebiasaan prektek dilapangan. Konvensi Brusel 1924 yang lebih dikenal dengan Hague Rules secara lebih tegas menyebutkan bahwa pengankutan barang meliputi periode  sejak barang dimuat sampai waktu barang tersebut dibongkar dari kapal.  Dalam praktek pelayaran periode tanggungjawab tersebut lazim disebut “ from loading to unloading” atau “from tackle to tackle”. Pengertian yang lazim dianut adalah periode tersebut mulai  sejak barang dimasukan kedalam kapal (dengan alat muat) sampai barang tersebut dikeluarkan dari kapal (dengan alat bongkar). Pekerjaan memuat dan membongkar barang ke/dari kapal dipelabuhan merupakan kegiatan yang dilakukan di terminal, dimana barang tersedia  untuk dimuat  dan atau dibongkar.
Dalam praktek pengangkutan laut pengangkut yaitu perusahaan pelayaran menerima barang untuk diangkut /dikapalkan sejak didarat (di dermaga/ atau digudang laut) di pelabuhan tujuan. Dengan kata lain kegiatan penyelenggaraan   angkutan melalui laut pada hakekatnya dapat meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, (digudang, atau ditempat penumpukan), pemuatan, pelaksanaan pengangkutan , pembongkaran, penyimpanan sebelum barang diserahkan kepadapenerima. Dalam kegiatan berbagai mata rantai kegiatan didarat  tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan independent, seperti perusahaan ekspedisi, perusahaan bongkar muat. Namun bagi pemilik /pengirim barang penyelenggaraan pengangkutan pada hakekatnya dilihat sebagai suatu paket kegiatan. Oleh karena itu ada kecenderungan bahwa pemilik/pengirim barang menyerahkan pengiriman yaitu pengnakutan barangya, dengan menggunakan jasa perusahaan ekspedisi/ freight forwarder. Tuntutan klaim atas kehilangan atau kerusakan barang biasanya  berkisar sekitar masalah apakah terjadinya peristiwa kehilangan atau kerusakan tersebut ketika barang berada di atas kapal atau di terminal, yaitu sebelum barang di muat atau setelah barang dibongkar.
Walaupun pengangkut bertanggungjawab berdasarkan ketentuan dalam konosemen, namun apabila secara rieel pengangkut melakukan kegiatan bongkar-muat atau penyimpanan, ia tidak dapat lepas dari tanggung jawab perdata yang diatur dalam KUH Perdata. PP No. 5/1964  da peraturan yang menggantikanya PP No. 2 /1969 menganggap kegiatan usaha pelayaran mencangkup kegiatan bongkar-muat dengan alasan perlunya kebulatan tanggung jawab pengangkut. Sedangkan PP No. 17/1988 mengatur bahwa usaha bongkar-muat dilakukan oleh perusahaan yang berdiri sendiri. PP No 17/1988 menetapkan bahwa kegiatan bongkar muat dapat dilakukan baik oleh perusahaan pelayaran maupun oleh perusahaan bongkar-muat kapal. Seringkali timbul persoalan dimana sebenarnya terjadi kehilangan atau kerusakan barang ? Pemisahan kegiatan seperti yang dikehendaki oleh PP No.17/1988 itu.
 
2.2       upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut
            Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya Hukum Pengangkutan Niaga membagi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan kereta api, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat, tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan perairan, dan tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan udara. Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability). Dan dalam bab ini yang akan dibahas adalah tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan darat. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).
Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim, yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya (Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009). Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan (Pasal 190 UU No. 22 Tahun 2009).
 
BAB III
PENUTUP
3.1       Kesimpulan
            Dalam studi ini menyimpulkan bahwa segala bentuk alat transportasi darat,udara maupun lautan semua itu tak akan lepas dari perundang-undangan yang berlaku pada daerah penetapannya. Hal itu terjadi guna melindungi konsumen atau penumpang yang mempercayakan semuanya kepada si penyelenggara penganngkutan karena pada intinya semua itu yang tak akan lepas dari bagaimana si pengangkut meminimalisasi resiko yang ada. Dengan minimalkan segala resiko yang ada kepercayaan yang besar juga akan di berikan penumpang kepada si pengangkut.oleh karena it dalam system pengangkutan selayaknya haruslah memperhatikan segala detail tentang kenyamanan penumpang agar tercapainya perlindungan konsumen oleh si penyelenggara angkutan.

Tugas Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

 

B. Identifikasi Masalah

1. Mengetahui arti penting hukum di Indonesia

2. Memahami proses penegakan hukum di Indonesia

3. Mengetahui hubungan antara proses penegakan hukum dengan rasa keadilan masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A. Hukum Sebagai Suatu Sistem

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (codes of rules) dan peraturan (regulations), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (procedure) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan budaya hukum (legal structure).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditur dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (Werkelijkheid) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in book’s), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living law). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya “Ethica Nicomacea” dan “Rhetorica” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (Ethische theorie). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu.1 Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim

 

C. Nilai-Nilai Dasar Hukum

Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu Spannungsverhaltnis (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (Werkelijkheid), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. Misalnya; seorang pemilik rumah menggugat penyewa rumah ke pengadilan, karena waktu perjanjian sewa-menyewa telah lewat atau telah berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tetapi penyewa belum dapat mengosongkan rumah tersebut karena alasan belum mendapatkan rumah sewa yang lain sebagai tempat penampungannya. Ditinjau dari sudut kepastian hukum, penyewa harus mengosongkan rumah tersebut karena waktu perjanjian sewa telah lewat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Apakah hal ini, dirasakan adil kalau si penyewa pada saat itu belum ada rumah lain untuk menampungnya? Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan: memberi kelonggaran misalnya selama waktu enam bulan kepada penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut. Ini merupakan kompromi atau kesebandingan antara nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan, begitu juga nilai manfaat atau kegunaan terasa juga bagi si penyewa yang harus mengosongkan rumah tersebut.

Adalah lazim bahwa kita melihat efektifitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana dicontohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan menggeser nilai keadilan.

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

 

D. Penegakkan Hukum dan Rasa Keadilan

Konflik antar lembaga penegak hukum mencapai klimaksnya dan menyeret perhatian bahkan keterlibatan banyak pihak sampai ke tingkat kresesidenan. Hal ini justeru terjadi saat kita bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang dianggap sebagai kejahatan yang harus diberantas dengan serius. Tekad pemberantasan korupsi sendiri telah menjadi salah satu agenda reformasi yang dirumuskan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lembaga kepolisian dan KPK terkesan adu kuat dalam hal ini. Sebagaimana kita tangkap dalam perumpamaan cicak melawan buaya sepertiu yang disebutkan oleh pejabat tinggi di Mabes Polri sendiri.

Dalam hal tertentu konflik yang mengemuka sampai ke ruang publik dapat menjadi proses pembelajaran dan pencarian solusi terhadap konflik kepentingan tadi dengan pelibatan publik yang lebih luas, namun di sisi lain juga memiliki potensi pembelajaran yang buruk, apabila penyelesaian konflik malah membuat publik semakin tidak memahami persoalan akibat terjadinya proses dan hasil penyelesaian yang tidak memenuhi pemahaman dan harapan publik atas persoalan tadi. Dalam kasus konflik antara Polri dan KPK nampaknya memenuhi kondisi yang digambarkan dalam kondisi terakhir, yakni tidak terpenuhinya harapan publik atas persoalan yang terjadi, bahkan berpotensi mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Rasa keadilan masyarakat mulai terusik saat pihak kepolisian melakukan tindakan hukum terhadap pimpinan KPK, dan puncaknya adalah pengenaan status terdakwa kepada dua petinggi KPK yang diikuti dengan penonaktifan keduanya atas nama amanat undang-undang. Rasa keadilan tadi tersentuh karena semua itu terjadi menyusul dua lembaga penegak hukum tadi, KPK dan Polri saling mengancam akan memeriksa masing-masing petingginya dengan argumentasi hukum masing-masing. Banyak pihak menyayangkan presiden tidak melakukan intervensi untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan langkah dari polri yang akan berakibat fatal dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Namun presiden lebih memilih menyelesaikanya melalui penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu). Yang dinilai banyak pihak justeru merupakan tindakan yang melemahkan KPK dan gerakan pemberantasa korupsi.

Kini kita mempertanyakan sejauh mana upaya penegakan hukum di negeri ini akan bergerak terkait begitu kentalnya aroma penggunaan kekuasaan dalam mengintervensi proses hukum, lebih jauh lagi bagaimana masa depan penegakan hukum di negeri ini. Karena kita pahami bahwa penegakan hukum yang didasari kepastian hukum dan terbentuknya rasa keadilan di mata publik menjadi salah satu syarat pembangunan bangsa secara keseluruhan. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi dan politik nasional dan internasional yang terus berkembang mensyaratka hal tadi sebagai tiket bagi hadirnya modal dan sumberdaya lainya untuk membangun bangsa, yang tidak bisa lagi mengucilkan diri dari pergaulan dunia.

Dari pengalaman kita mendapat pelajaran bahwa pembentukan kodifikasi hukum berupa peraturan perundang-undanggan tidak serta merta dapat dijadikan sebagai modalitas untuk terbentuknya kepastian hukum, penegakan hukum yang menghasilkan terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat. Di satu sisi kodifikasi hukum tidak akan dapat menyediakan ranah yang tanpa cacat untuk kepentingan hukum publik, maka kehadiran lembaga dan prose hukum yang baik menjadi prasarat mutlak, untuk mengisi kekosongan dalam kodifikasi hukum. Praktek hukum yang baik ini pada giliranya akan menjadi budaya hukum yang hidup dalam sebuah komunitas, dalam hal ini tentu saja komunitas kita sebagai bangsa.

Dengan semua yang terjadi dan berkembang saat ini upaya untuk membangun budaya hukum menghadapi ancaman serius, karena lembaga KPK yang dalam pembentukanya dimaksudkan sebagai lembaga diluar kelaziman dalam upaya pemberantasa korupsi akibat pemahaman bahwa korupsi di negeri ini telah mencapai tingkat yang memang diluar kelaziman yang tidak mungkin untuk diselesaikan dengan perrangkat hukum dan kelembagaan yang ada saat ini yakni kepolisian dan kejaksaan yang kita miliki, sehingga dibentuklah peraturan perundang-undangan dan kelembagaanya sesuai dengan kondisi ketidak laziman tadi. Dalam kondisi demikian KPK dibentuk.

Saat ini kita mendapati bahwa sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK menghadapi bahaya yang bisa mengancam keberadaanya dan memang sudah dapat kita prediksi, karena di samping kesan upaya pelemahan yang terjadi seiring penetapan status tersangka sekaligus penon aktifan kepada tiga pimpinan KPK, pada saat yang hampir bersamaan juga pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-undang Peradilan Korupsi yang mengebiri kewenangan KPK dalam hal penuntutan yang dalam undang-undang tadi dikembalikan kewenanganya kepada pihak kejaksaan.

Jika kasus KPK dianggap sebagai sesuatu yang sudah terjadi dan tak mungkin untuk kita mengembalikan jarum jam, maka kita melihat bahwa upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik yang menuntut kepastian hukum dan harapan atas rasa keadilan tidak mudah untuk terpenuhi. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang kita melihat suramnya iklim penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini, karena kepercayaan publik yang telah tercederai di satu sisi, serta terjadinya demoralisasi bagi kelembagaan dan proses penegakan hukum di sisi lain. Demikian juga gerakan pemberantasan korupsi akan mencapai nadir terendah akibat benturan kepentingan yang tidak terselesaikan dengan baik dan berbudaya antara lembaga penegak hukum tadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

 

  1. KESIMPULAN

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in book’s), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living law). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Dalam hal tertentu konflik yang mengemuka sampai ke ruang publik dapat menjadi proses pembelajaran dan pencarian solusi terhadap konflik kepentingan tadi dengan pelibatan publik yang lebih luas, namun di sisi lain juga memiliki potensi pembelajaran yang buruk, apabila penyelesaian konflik malah membuat publik semakin tidak memahami persoalan akibat terjadinya proses dan hasil penyelesaian yang tidak memenuhi pemahaman dan harapan publik atas persoalan tadi

  1. SARAN

Masyarakat juga merupakan bagian dari hukum, jadi penegakan hukum bukan hanya tugas dan wewenang pihak penegak hukum. Partisipasi serta keaktifan masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum dari penegak hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Aveldoorn, van L. J, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita,1986.

Black, Donald. 1976. Behavior of Law, New York, San Fransisco, London: Academic Press, Friedman, Lawrence. 1984. American Law, London: W.W. Norton & Company.

Kartohadiprodjo, Soedirman. 1974. Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti.

Sumber internet :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Penegakan_hukum

http://www.kompolnas.go.id/?q=dasarhukum

http://www.96147.com/no/pengertian%20nilai%20dasar%20dan%20instrumen.html

http://bengkelpena.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:penegakkan-hukum-dan-rasa-keadilan

 

1

Mengkaji Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963

 

 
Diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Internasional
RESUME KONVENSI WINA 1961
Ambassador
(Duta besar)
Hubungan Diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh diplomatik yang disebut dengan Duta Besar (Ambassador).  Ambassador mewakili negara dalam mengurusi kepentingan publik Dalam Konvensi Wina (18 maret 1961) yang dihadiri kepala negara dari negara-negara Eropa dicapai persetujuan mengenai Perwakilan diplomatik
Tingkatan Kepala Perwakilan Diplomatik
A.      Berdasarkan Konvensi wina disepakati ada 3 tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik:
  1. Duta Besar (ambassador)
  2. Duta Berkuasa Penuh
  3. Kuasa usaha
  4. Dalam Konggres di Aix-la-chappele tahun 1818 disetujui adanya tambahan tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik yaitu Ministers resident, yang ditempatkan diantara Duta Berkuasa penuh da Kuasa Usaha
Dalam Konvensi Wina tanggal 18 April 1961 (Pasal 14 konvensi wina)
Tingkatan Kepala perwakilan diplomatik disepakati 3 tingkat, yaitu;
  1. Duta Besar yang ditempatkan pada Kepala negara dan Kepala Missi yang tingkatannya sama
  2. Envoys Ministers dan internuncois yang ditempatkan pada kepala Negara
  3. Kuasa Usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri
  4. Saat ini setiap negara yang merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya disetiap negara
 
  1. Menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik yang ditempatkan pada suatu negara merupakan suatu kelompok diplomatik yang diketuai oleh salah seorang Dubes yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan “Doyen”.
Prosedur Pengiriman dan Penerimaan Duta Besar
            Setiap negara mempunyai hak perwalian (right of leation).  Ada dua macam hak perwalian yaitu:
1.      Hak perwalian pasif adalah hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatic negara lain
2.      Hak perwakilan aktif adalah hak suatu negara untuk mengirimkan wakil diplomatic ke negara lain.
 
Penempatan perwakilan diplomatic suatu negara ke negara lain hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama (mutual consent) antar negara yang bersangkutan. Mengenai prosedur penerimaan duta besar dari suatu negara ke negara lain adalah sebagai berikut:
Negara pengirim terlebuh dahulu menawakan calon tersebutyang akanditetapkan.  Negara yang akan ditempati membalas apakah bersedia menerima atau tidak.  Jika negara penerima menolak calon itu, maka calon yang bersangkutan disebut persona non grata (orang yang tidak disukai).  Jika hal ini terjadi, maka negara penerima tidak perlu memberikan suatu alasan formal mengenai penolakan itu (the hostsate may with hold the agreement without giving any formal reasons… columbis 1976, p.117 lihatjuga pasal 4  ayat 2 konvensi Wina 1961).  Apabila negara penerima setuju untuk menerimanya, maka calon duta besar itu dinamakan persona grata, sedangkan persetujuan dari negara penerima itu diberikan dalam bentuk surat yang dinamakan “ agreement”.
            Setelah calon dinyatakan dapat diterima oleh negara yang akan ditempati maka pemerintah negara pengirim lalu menyiapkan surat kepercayaan untuk calon yang bersangkutan.   Surat kepercayaan ini di kenal dengan nama “letter of oredence”.  
Tugas/ fungsi Duta Besar
            Menurut konvensi Wina 1961, fungsi-fungsi missi diplomatik meliputi:
1.      Mewakili negara pengirim di negara penerima
2.      Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
3.      Berunding dengan pemerintah negara penerima
4.      Mengetahui keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima menurut cara-cara yang sah, danmelaporkannya kepada pemereintah negara pengirim
5.      Memajukan hubungan bersahabat antara negara pengirim dengan negara penerima, serta membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah (pasal 3 konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)
Hak kekebalan (Imunitas ) dan keistimewa Pejabat Diplomatik
Semua diplomat mempunyai hak kekebalan serta hak-hak istimewa (privileges )tertentu. Tercantum dalam pasal 25 Konvensi Wina) disebutkan bahwa perutusan-perutusan diplomat tidak dapat diganggu-gugat diri sendiri. Hal ini melindungi mereka dari segala macam ganguan dan tentu saja dari pengangkapan atau penahanan oleh penguasa setempat
Apabila diplomat itu melakukan tindakan tidak terpuji yang dinilai oleh negara penerima cukup berat bahkan berat maka diplomat itu akan dinyatakan sebagai persona non grata (pasal 9 konvensi wina). Di dalam prakteknya kasus pemulangan diplomat ini sering terjadi. Pada uumnya sering dipulangkan adalah diplomat-diplomat dari Uni  Soviet gambaran konkritnya  antara tahun 1960 sampai tahun 1970 ada 46 negara yang mengusir sebanyak 226 diplomat Uni Soviet.
Hak keistimewa lain yang dimiliki oleh Pejabat diplomatik:
•         Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina menentukan wakil-wakil di plomat dibebaskan dari seala bentuk bea dan pajak
•         Pasal 26 konvensi yaitu hak seorang anggota misi diplomat bergerak dan melakukan zona-zona keamanan yang dilarang
•         Pasal 27 memuat tentang kebebasan berkomunikasi untuk tujuan dinas
•         Pasal 33 pembebasan ketentuan-ketentuan keamanan masyarakat
•         Pasal 35 pembebasan dari kewajiban dinas dan kemiliteran
 
Ivoliolibilitas Gedung Kedutaan dan Perlindungan terhdapa Gedung dan Arsip
            Inoviolabilitas juga diberikan pada gedung-gedung kedutaan dan arsip-arsip serta dokumen-dokumen kedutaan (terdapat pada pasal 22 dan 14 konvensi Wina). Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang diprlukan untuk melindungi gedung missi terhadap penerobosan atau perusak dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian missi atau perusakan martabatnya (pasal 22 Konvensi Wina).
            Perlindungan terhadap gedung dan arsip. Apabila hubungan diantara dua negara terputus atau missi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya, maka negara penerima harus menghormati dan melindungi missi, bersama-sama dengan barang-barang dan asrsip-arsipnya. Hal ini termasuk di dalamnya jika diantara kedua negara terjadi konfli bersenjata. Daalam hal arsip yang ada di dalamnya, negara pengirim boleh mempercayakann pemeliharaannya kepada negara ketiga yang dapat diterima oleh negara penerima. Disamping pengirim juga boleh mempercayakan perlindungan atas kepentingan-kepantingan dan kepentingan warganegara-warganegaranya kepada suatu negara ketiga yang dapat diterima negara penerima.
Berakhirnya Tugas / fungsi Diplomatik
            Menurut ketentuan pasal 43 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Berakhirnya tugas atau fungsi seseorang diplomat :
  1. atas pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota missi.
  2. atas pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir.
  3. tujuan misi tersebut telah terpenuhi
  4. berakhirnya maka berlaku-laku Surat-surat Kepercayaan yang diberikan hanya untuk waktu terbatas.
 
 
Konvensi Wina 1963 ( mengenai Hubungan Konsuler )
 
ü  Hubungan Konsuler : Hubungan Internasional antara negara tentang perdagangan dan pelayaran. Semula konsul itu hanya seseorang mengurusi kepentingan – kepentingan sekelompok orang ( warga negara ) yang ada di negara asing. Pengurusan ini dilakukan atas nama negaranya. Bidang tugasnya yang terutama adalah masalah privat, bukan kepentingan negara atau publik. Di dalam perkembangannya, seorang konsul yang ditugaskan disuatu negara tidaklah hanya mewakili di negaranya di bidang perdagangan saja, tetapi juga melayani para warganegaranya yang berada di negara asing di mana ia ditempatkan.
 
ü  Istilah-istilah dalam Konvensi Wina 1963 :
1.      “Konsuler post” berarti setiap konsulat jenderal, konsulat, wakil-konsulat atau kantor konsuler;
2.      “Konsuler distrik” berarti daerah yang ditetapkan ke pos konsuler untuk menjalankan konsuler
3.      “Kepala konsuler post” berarti orang didakwa dengan kewajiban bertindak dalam kapasitas;
4.      “Petugas konsuler” berarti setiap orang, termasuk kepala konsuler pos, dipercayakan dalam kapasitas dengan pelaksanaan fungsi konsuler;
5.      “Konsuler karyawan” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan teknis administratif atau sebuah konsuler tiang
6.      Anggota staf layanan” berarti setiap orang yang bekerja di pelayanan domestik konsuler
7.      “Anggota konsuler berarti petugas konsuler, konsuler karyawan dan anggota service staff; staf pelayanan;
8.      Anggota staf konsuler” berarti petugas konsuler, selain kepala konsuler pos, konsuler karyawan dan anggota staf layanan;
9.      “Anggota staf pribadi” berarti seseorang yang bekerja secara eksklusif di layanan swasta dari anggota pos konsuler;
10.  “Konsuler bangunan” adalah bangunan atau bagian bangunan dan tanah pendukung hal tersebut, terlepas dari kepemilikan, digunakan khusus untuk keperluan pos konsuler;
11.  “Konsuler arsip” meliputi semua surat-surat, dokumen, korespondensi, buku, film, kaset dan bersama-sama dengan sandi dan kode, kartu-indeks dan setiap artikel perabot dimaksudkan untuk perlindungan mereka atau tetap aman.
 
ü  Tingkat – Tingkat Kepala Perwakilan Konsuler ( Pasal 9 )
1.      konsul-general.
2.      konsul
3.      wakil-konsul
4.      agen konsuler.
 
ü  Pembentukan Hubungan Konsuler ( Pasal 2 )
1.      Pembentukan hubungan konsuler antara negara dilakukan atas dasar  kesepakatan atau persetujuan bersama.
2.      Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti pula persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain.
3.      Para pemutusan hubungan diplomatik , tidak akan melibatkan
                        pemutusan hubungan konsuler.
 
ü  Fungsi Konsuler ( Pasal 5 )
1.      Melindungi kepentingan – kepentingan negara pengirim dan para warganegaranya serta badan – badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas – batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional.
2.      Memajukan pembangunan hubungan dagang , ekonomi, budaya dan ilmiah, antara kedua negara ( negara pengirim dan penerima ) serta memajukan hubungan bersahabat diantara mereka.
3.      Mengetahui melalui cara yang sah, keadaan  dan perkembangan – perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.
4.      Mengeluarkan dokumen perjalanan dan pasport kepada para warganegara dari negara pengirim, serta vista atau dokumen – dokumen yang pantas untuk orang – orang yang akan pergi ke negara pengirim.
5.      Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warganegara dan badan – badan hukum dari negara pengirim.
6.      Melaksanakan hak hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapal – kapal kebangsaan negara pengirim, dan kapal udara – kapal udara yang didaftarkan di negaara tersebut, serta terhadap para awak kapalnya.
7.      Mengulurkan bantuan kepada kapal – kapal dan pesawat udara tersebut, serta kepada para awak kapalnya, mengadakan pernyataan pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas kertas kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan penguasa – penguasa negara penerima, melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan peraturan di negara pengirim.
8.      Melakukan fungsi – fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku diabtara negara pengirim dan negara penerima.
 
ü  Pengangkatan dan Penerimaan Konsul ( Pasal 10 )
1.      Kepala konsuler posting ditunjuk oleh Negara pengirim dan diakui pelaksanaan  fungsi mereka oleh negara penerima.
2.      Tunduk pada ketentuan Konvensi ini. Formalitas untuk penunjukan dan untuk penerimaan kepala konsuler posting adalah ditentukan oleh undang-undang, peraturan dan kebiasaan dari negara pengiriman dan negara penerima masing-masing.
 
ü  Hak Istimewa dan Kekebalan Konsuler
1.      Kekebalan kantor – kantor konsuler.
Kantor – kantor konsuler tidak boleh diganggu gugat dan para petugas negara setempat tidak boleh masuk kecuali dengan ijin kepala perwakilan.
2.      Kekebalan Alat – Alat Komunikasi.
Negara penerima mengijinkan suatu konsulat mempunyai komunikasi yang bebas untuk semua kegiatan resmi.
3.      Kebebasan berkomunikasi.
Warganegara dari negara pengirim bebas untuk berkomunikasi dengan konsulat-konsulat mereka dan sebaliknya.
4.      Kekebalan Pribadi Pejabat Konsuler
Negara penerima harus memberikan perlindungan kepada para pejabat konsuler dan memperlakukan mereka sesuai dengan keddudukan resminya.
5.      Kekebalan fisik dan Kekebalan Lainnya
Kantor – kantor yang digunakan untuk kegiatan konsuler bebas dari pajak nasional atau lokal di negara penerima.
6.      Pembebasan dan Pembayaran Pajak Pribadi.
Para pejabat konsuler bebas dari semua pajak langsung apakah dipungut oleh pemerintah negara penerima atau pemerintah daerah.
7.      Pembebasan Bea Masuk.
Barang – barang yang diimpor oleh perwakilan konsuler untuk keperluan resmi bebas dari bea masuk.
 
ü  Berakhirnya Fungsi Agen Konsuler ( Pasal 25 )
1.      Atas pemberitahuan oleh negara pengirim ke negara penerima bahwa fungsi telah berakhir
2.      Atas penarikan exequatur.
3.      Atas pemberitahuan oleh Negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima telah mengakhiri untuk menganggapnya sebagai anggota kantor konsuler.
 
 
 
 

Makalah: Keuangan Daerah

 

 
1.    Pengertian Keuangan Daerah
                        Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
                        Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2.  Sumber Keuangan Daerah
            Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri  atas : 
a.    Pendapatan Asli Daerah
        Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).
b.   Dana Perimbangan
 Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari  APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah   dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2007 : 173-174).
Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Ahmad Yani, 2004 : 15). Lebih jelasnya Dana Perimbangan terdiri dari :
1.      Dana Bagi Hasil
                                    Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
2.Dana Alokasi Umum
                   Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
3.       Dana Alokasi Khusus
         Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
c.    Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
 
Daftar Pustaka 
 
 
Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
 
Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

(Makalah Hukum Pemerintahan Daerah) PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN
 
Undang-undang akan selalu berubah mengikuti zaman. Hal ini dikarenakan tidak semua pasal dalam undang-undang pas atau sesuai untuk diterapkan disepanjang zaman. Demikian juga dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Dulu undang-undang yang digunakan adalah UU No. 5 tahun 1974, kemudian seiring berjalannya waktu diganti menjadi UU No. 22 tahun 1999. dan yang terakhir digunakan sekarang adalah UU No. 32 tahun 2004. Sebelum UU No.5 digunakan, terlebih dahulu ada UU No.18 tahun 1965.
Mengenai Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:
“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pamerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa ”
Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
  1. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif
  2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan
  3. Pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa UU
  4. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Dalam makalah ini, akan kami bahas mengenai perbedaan antara UU No. 22 tahun 1999 dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 
 
BAB II
PEMBAHASAN
 
  1. UU No. 22 Tahun 1999
UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera.
UU No.22 tahun 1999 membawa perubahan yang sangat fundamental mengenai mekanisme hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Perubahan yang jelas adalah mengenai pengawasan terhadap Daerah. Pada masa lampau , semua Perda dan keputusan kepala daerah harus disahkan oleh pemerintah yang lebih tingkatannya, seperti Mendagri untuk pembuatan Perda Provinsi/ Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah mengesahkan Perda Kabupaten/ Daerah Tingkat II.
Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999, Daerah hanya diwajibkan melaporkan saja kepada pemerintah di Jakarta. Namun, pemerintah dapat membatalkan semua Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau dengna peraturan puerundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau peraturan perundangan yang lain. (Pasal 114 ayat 1).
Ada beberapa ciri khas yang menonjol dari UU ini:
  1. Demokrasi dan Demikratisasi, diperlihatkan dalam dua hal, yaitu mengenai rekrutmen pejabat Pemda dan yang menyangkut proses legislasi di daerah.
  2. Mendekatkan pemerintah dengan rakyat, titik berat otonomi daerah diletakkan kepada Daerah Kabupaten dan Kota, bukan kepada Daerah Propinsi.
  3. Sistem otonomi luas dan nyata, Pemda berwenang melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah, kecuali 5 hal yaitu yang berhubungan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, moneter, sistem peradilan, dan agama.
  4. Tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat, Daerah-daerah pada tingkat yang lebih rendah menyelenggarakan urusan yang bersifat residual, yaitu yang tidak diselenggarakan oleh Pemda yang lebih tinggi tingkatannya.
  5. No mandate without founding, penyelenggaraan tugas pemerintah di Daerh harus dibiayai dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.
  6. Penguatan rakyat melalui DPRD, penguatan tersebut baik dalam proses rekrutmen politik lokal, ataupun dalam pembuatan kebijakan publik di Daerah.
 
  1. UU No. 32 Tahun 2004
Dengan diundangkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsipal karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonnomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
UU No.32 tahun 2004 mengatur hal-hal tentang; pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalamkebijakan otonomi daerah.
Menurut UU No.32 tahun 2004 ini, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Sehubungan dengan daerah yang bersifat khusus dan istimewa ini, kita mengenal adanya beberapa bentuk pemerintahan yang lain, seperti DKI Jakarta, DI Aceh, DI Yogyakarta, dan provinsi-provinsi di Papua.
Bagi daerah-daerah ini secara prinsip tetap diberlakukan sama dengan daerah-daerah lain. Hanya saja dengan pertimbangan tertentu, kepada daerah-daerah tersebut, dapat diberikan wewenang khusus yang diatur dengan undang-undang. Jadi, bagi daerah yang bersifat khusus dan istimewa, secara umum berlaku UU No.32 tahun 2004 dan dapat juga diatur dengan UU tersendiri.
Ada perubahan yang cukup signifikan untuk mewujudkan kedudukan sebagai mitra sejajar antara kepala derah dan DPRD yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan DPRD hanya berwenang meminta laporan keterangan pertanggung jawaban dari kepala daerah.
Di daerah perkotaan, bentuk pemerintahan terendah disebut “kelurahan”. Desa yang ada di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan perda. Desa menjadi kelurahan tidak seketika berubah dengan adanya pembentukan kota, begitu pula desa yang berada di perkotaan dalam pemerintahan kabupaten.
UU No.32/2004 mengakui otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lain. Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan pernusyawaratan desa sebagai perwujudan demokrasi.
 
 
 
BAB III
KESIMPULAN
 
 
Istilah
UU No.22/1999
UU No.32/2004
Pemerintah Pusat
Perangkat NKRI yang terdiri dari presiden beserta para menteri menurut asas desentralisasi
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
Desentralisasi
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu
Tugas pembantuan
Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan
Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupatean/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupatean/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
Otonomi daerah
Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Daerah otonom
Keaatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI
Keaatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintaha dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI
Wilayah admininstrasi
Wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah
 
Kelurahan
Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan
 
Pemerintah daerah
Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah
Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemda
Pemerintahan daerah
Penyelenggaraan Pemda otonom oleh Pemda dan DPRD dan/ atau daerah kota di bawah kecamatan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip NKRI
Desa
Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur menurut asas desentralisasi
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA
 
Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT Grafindo Persada.
Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Perasada.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
Syaukani dkk. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang No.22 tahun 1999
Undang-Undang No.32 tahun 2004